WABUP BUKA SOSIALISASI PENANGANAN KONFLIK

 Berita
Dikatakan Wabup, keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya pada satu sisi merupakan suatu kekayaan dan aset bangsa. Aset ini secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikain terang Wabup pada sisi lain, kondisi ini dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidak adilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi  serta ketidak terkendalian dinamika kehidupan politik.
‘’Transisi demokrasi dalam tatanan global yang makin terbuka dan kemajuan teknologi, terutama teknologi informatika, mengakibatkan makin cepat tumbuh dan berkembangnya dinamika masyarakat disemua aspek kehidupan, termasuk faktor intervensi asing,’’ujar Wabup.
Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik , terutama konflik yang bersifat horizontal.Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan.
Selaibn itu, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma fsykologis seperti dendam, benci dan antipati, sehingga hal ini  tentu saja menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan sosial.
‘’Menyikapi kondisi ini maka tidak ada kata lain, bahwa kita semua memiliki peran y ang sama pentingnya memberikankontribusi terpadu sebagai upaya menjamin tetapi  berdiri kokoh pilar-pilar kebangsaan yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI,’’jelas Wabup.
Sebagai implementasi dari upaya penanganan konflik yang dilakukan pemerintah antara lain, membentuk dan memperbarui kerangka regulasi dan terus mengembangkan stategi penanganan konflik, baik dalam upaya pencegahan konflik, kegiatan penanganan konflik maupun dalam upaya penanganan pasca konflik.
Guna menciptakan dan memelihara kondisi damai dalam masyarakat serta meredam konflik, pemerintah daerah bersama setiap warga negara berkewajiban mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan.
Tidak hanya itu, perlu menghormati perbedaan agama, suku, bahasa dan adat istiadat. Paling penting mengakui kebersamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap individu tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kalamin dan kedudukan sosial.
‘’Memiliki  integritas untuk selalu mengembangkan sikap persatuan Indonesia atas dasar Kebhineka Tunggal Ikaan itu sangat penting dan juga legowo menghargai pendapat orang lain,’’pinta Wabup.

Hadir pada acara itu, Kabinda Brigjen Pol Drs Dwi Hartono, Kompolnas Kombes Pol Drs Burhanudin, SH, Wadir Reskrimmum AKBP Arif Dwi, Kasubbid Politik AKBP I Made Pratana, Kasubbid Kamneg AKBP Nugroho dan Kompol Djafmarsuf.(teguh/humas)

jdih meranginkab

Related Posts

One Response

  1. Author

    adminOctober 15, 2015 at 1:01 amReply

    Wabub Sosialisasi Penanganan Konflik

Leave a Reply